Pernah Terjerat Kasus Saksi Palsu, TKN & KPU Diminta Mewaspadai Bambang Widjojanto

oleh

BATAM.id – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjuk anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Bambang Widjojanto dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam berperkara di MK.

Menurut Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagian besar kasus yang ditangani Bambang Widjojanto menang di MK.

“Mas BW (Bambang Widjojanto) memang sering kali sebelum jadi pimpinan KPK itu juga beracara di MK, bahkan hampir semua yang didampingi mas BW di MK itu menang,” ujar Dahnil saat memberikan keterangan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Selain itu, rekam jejak Bambang Widjojanto yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi pertimbangan BPN.

Dahnil mengatakan, dugaan kecurangan pilpres yang disoroti pihak BPN merupakan korupsi politik.

“Oleh sebab itu, Mas BW sangat kredibel selain memang kami menemukan ada praktik kejahatan korupsi politik. Karena korupsi yang paling krusial hari ini salah satunya adalah korupsi politik dan Mas BW mendalami permasalahan itu,” kata Dahnil.

Tak heran Inas Nasrullah Zubir, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, menyarankan KPU dan TKN mewaspadai tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi.

Inas menyoroti sepak terjang ketua tim kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto alias BW.

“KPU dan TKN perlu mewaspadai sepak terjang BW di persidangan,” kata Inas, Sabtu (25/5/2019).

“Karena BW dikenal piawai membuat berbagai trik untuk memenangkan sengketa pilkada, di mana salah satunya dengan cara menghadirkan saksi palsu,” sambung Inas.

BW, lanjut Inas, pernah terjerat kasus saksi palsu di MK pada 2010 dan menjadi tersangka.

Saat itu, BW menjadi pengacara calon bupati-calon wakil bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dalam Pilkada Kotawaringin Barat.

“Sepintar-pintarnya kancil melompat, akhirnya terjerembab juga,” ujar Inas.

Dari sana lah, Inas menduga Prabowo Sandi memilih BW menjadi ketua tim kuasa hukum, karena kepiawaian mantan Wakil Ketua KPK itu membuat trik-trik dalam persidangan di MK.

“Ambisi berkuasa Prabowo yang sudah di ujung bisa diwujudkan oleh BW,” cetus Inas.

Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memasukkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk pemilihan presiden (pilpres).

Permohonan sengketa itu diajukan pada ‘last minutes.’ Prabowo-Sandi memasukkan permohonan sengketa pada Jumat (24/5/2019) sekitar pukul 22.35 WIB, atau hanya berjarak sekira satu setengah jam dari batas waktu penutupan pendaftaran pada Jumat pukul 24.00 WIB.

Hasyim Djojohadikusumo, Bambang Widjojanto, dan Denny Indrayana, berdiri di barisan paling depan, disusul di belakangnya tim hukum dari Prabowo-Sandi.

KPU DIPERKUAT 20 PENGACARA

Sebanyak 20 pengacara tergabung dalam tim hukum yang disiapkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Tim ini khusus menangani sengketa hasil pilpres dengan penggugat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Dari tim kuasa hukum kami (khusus pilpres) ada 20 orang,” kata Ketua Tim Hukum KPU Ali Nurdin saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Ali mengatakan, bakal menunjukan hasil kerja KPU terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan asas pemilu.

Saat ini timnya terus mempersiapkan diri untuk mendampingi KPU, menghadapi tim hukum paslon 02.

“Yang dipersiapkan tentunya terkait pelaksanaan tahapan pemilu, pertama, berkaitan hasil perolehan suara, baik ditingkat TPS, PPS, PPK, sampai ke rekap nasional, dan itu nanti kita koordinasikan dengan tim sekretariat kpu datanya,” ujar Ali.

Ali menambahkan, pihaknya telah membaca dan mempelajari berkas gugatan sengketa yang dilayangkan BPN ke MK.

51 BUKTI BPN MINIM

Terpisah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, 51 alat bukti yang dimiliki Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi tidak cukup kuat untuk memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Sebab, bukti-bukti tersebut dinilai terlalu sedikit.

Selain itu, dalil dugaan kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) pernah digunakan BPN dalam sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasilnya, Bawaslu menolak menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut.

“Kalau seandainya BPN masih melampirkan alat bukti yang sama di Bawaslu, tentu itu akan bagi saya agak konyol.

Kalau alat buktinya masih sama, ini perkara akan cepat selesai,” kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/5/2019).

Feri menyebut, ke depannya bukan tidak mungkin tim hukum BPN akan menambah dan memperbaiki alat bukti dalam proses sengketa.

Apalagi, tim hukum BPN terdiri dari orang-orang yang sudah cukup berpengalaman dan malang melintang menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

“Tinggal kemudian mereka betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional untuk membuktikan itu.

Jangan sampai mereka hanya untuk menghibur pihak-pihak yang berperkara, lalu mengajukan perkara tanpa ada alat bukti yang valid,” ujar Feri.

Jika BPN dapat menambah alat bukti yang cukup dan valid, menurut Feri, bukan tidak mungkin hasil pemilu dapat berubah.

“Kalau pihak BPN bisa menambah (bukti) dalam jumlah yang sangat signifikan, tentu saja kalau itu bukti-bukti valid, bukan tidak mungkin ada perubahan hasil pemilu. Hanya sejauh mana bukti ini mampu dikuatkan,” katanya.

ETIKA DENNY INDRAYANA DAN BW DISOROT  

Sementara, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, langkah Denny Indrayana dan BW menjadi tim kuasa hukum pasangan 02, perlu dipertanyakan.

Terlebih, Denny Indrayana saat ini menjabat sebagai ASN, dan BW merupakan anggota TGUPP DKI Jakarta.

“Memang pendekatannya agak sulit, kalau berkaitan dengan hukum. Tapi kalau secara etik harus dipertanyakan, ini patut atau tidak?” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Sekalipun, pekerjaan mereka saat ini merupakan pekerjaan profesional, namun langkah keduanya kurang tepat, jika didekati dari aspek etik.

Status Bambang Widjojanto di TUGPP, apakah digaji pakai uang APBD DKI atau ada mekanisme lain yang digunakan?

“Ini jelas tidak tepat, meskipun BW menyatakan bahwa akan menjaga netralitas dan menyebut itu kliennya, tapi semua itu ada batas-batasannya juga. Kita lihat, apakah benar mereka tidak menerima gaji dari APBD,” paparnya.

Terlebih, kepada BW, Ray Rangkuti meminta agar bisa memperjelas statusnya.

Status dia yang saat ini sebagai anggota TGUPP ini apakah murni melalui gaji belanja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apakah tidak menggunakan APBD DKI?

“Sebenarnya kalau BW menerima gaji nomenklaturnya itu seperti apa? Kalau tidak langsung dari APBD DKI, hal itu akan membuat BW lebih leluasa. Tapi jika langsung dari APBD, tentu harus dibuatkan dan diperkuat aturan jelasnya,” beberya.

Ray Rangkuti meminta, Pemprov DKI maupun BW bisa menjelaskan aturannya seperti apa.

“Hal itu agar clear, apabila BW ingin bekerja profesional mendampingi capres 02 menggugat ke MK,” cetusnya.

Di sisi lain, Denny Indrayana meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu dikatakan olehnya, menyusul adanya isu yang akan mengangkat kembali kasus yang dialami oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto.

“Saya meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengganggu kinerja tim. Ini saya dapat info ada yang ingin menaikkan lagi kasus Mas BW. Ini kan mereka ada rencana untuk mengganggu,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/5/2019)

Dirinya meminta agar pihaknya dapat menjalankan proses dengan cara-cara yang baik, dan pihak-pihak yang berperkara di MK untuk beradu argumen ke arah yang lebih sehat.

Denny Indrayana mengungkapkan alasan ikut dalam tim hukum pasangan nomor urut 02 tersebut.

Denny Indrayana merupakan satu dari delapan orang yang ditunjuk oleh Prabowo-Sandi untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.

Denny Indrayana mengatakan, salah satu alasannya ikut dalam tim yang diketuai oleh Bambang Widjojanto tersebut, tidak lain untuk melihat dan menilai seberapa jujur dan adil Pemilu 2019.

“Kami sesuai dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945, ini perjuangan bersama. Jadi, saya dan rekan-rekan, Mas BW (Bambang Widjojanto) terutama melihat perlu bersama-sama memperjuangkan hal itu,” jelasnya.

Dirinya pun optimis gugatan mereka, bukti, dan argumentasi yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai keputusan yang akan ditentukan, akan diserahkan seluruhnya kepada Hakim Konstitusi.

“Bagaimana nanti ditentukan, kami serahkan ke hakim,” ucapnya.

Sementara, BPN Prabowo-Sandi berharap para hakim di MK jangan menjadi hakim kalkulator yang hanya fokus pada jumlah suara.

“Kami harap MK jangan jadi hakim kalkulator, karena yang kita lawan itu kecurangan,” ucap Andre Rosiade, Juru Bicara BPN.

“Makanya kenapa BPN memilih Bambang Widjajanto (BW) dan Denny Indrayana, karena yang kami lawan itu korupsi politik,” tambahnya.

‎”Kita tonton nanti persidangan yang akan buktikan ada serangan fajar. Indikasi dari Timses Jokowi dan partai pendukungnya,” bebernya.

“Ini alasan Prabowo-Sandi pilih BW dan Denny Indrayana. Mereka ini pejuang lawan korupsi di Indonesia, dan korupsi politik itu bapak moyangnya korupsi di Indonesia,” tuturnya.

Andre Rosiade juga meminta MK tidak masuk dalam pusaran korupsi politik.

Berbicara target kubu pasangan 02 di MK, Andre Rosiade menjawab kubunya berharap MK bisa mendiskuslifikasi Jokowi, dan menetapkan Prabowo sebagai pemenang, lalu dilantik pada 20 Oktober 2019.

 Uri.co.id  TERUNGKAP Begini Licinnya Bambang Widjojanto Berperkara di MK dan Selalu Menang, TKN & KPU Waspada! ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!